 |
| Foto : Biro Pers Setpres |
Usai melakukan kunjungan kerja ke Palu, Presiden Jokowi Selasa (16/5) sore mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh lintas agama, di Istana Merdeka, Jakarta.
Mengawali pertemuan tersebut, Presiden Jokowi berbicara seputar keberagaman sebagai kekuatan bangsa Indonesia. Meski terdapat perbedaan keyakinan, semua pihak disebutnya harus dapat bersatu menjaga kebinekaan dan solidaritas.
"Apa pun agamanya, apa pun sukunya, apa pun golongannya, untuk menjaga kebinekaan dan membangun solidaritas," kata Presiden Jokowi dilansir dari siaran pers, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para tokoh lintas agama yang hadir membicarakan seputar dinamika kebangsaan, Presiden juga memberikan apresiasi atas kesolidan semua tokoh lintas agama yang hendak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
"Saya senang mendengar komitmen semua tokoh agama dan umatnya untuk terus menjaga, mempertahankan, dan memperkokoh Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya senang dan berterima kasih mendengar komitmen semua umat beragama untuk terus menjaga persatuan, persaudaraan, perdamaian, dan toleransi antarumat, antarkelompok, dan antargolongan," Presiden memberikan pernyataannya di Istana Merdeka usai pertemuan.
Sementara itu, menyikapi dinamika yang terjadi beberapa waktu belakangan di kalangan masyarakat, Presiden Jokowi meminta para pihak maupun kelompok untuk segera menghentikan gesekan-gesekan yang ada. Sebab sesungguhnya semua orang Indonesia adalah saudara sebangsa.
"Jikalau pun dalam beberapa waktu terakhir ini ada gesekan antarkelompok di masyarakat, mulai saat ini saya minta hal-hal tersebut untuk segera dihentikan. Jangan saling menghujat, karena kita ini adalah saudara. Jangan saling menjelekkan, karena kita ini adalah saudara. Jangan saling memfitnah, karena kita adalah saudara. Jangan saling menolak, karena kita ini adalah saudara," ucap Presiden.
Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa gelombang demonstrasi yang terus menerus dilakukan adalah sebuah tindakan yang tidak produktif yang juga harus dihentikan.
"Jangan kita saling mendemo, habis energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif itu. Kita adalah saudara sebangsa dan se-Tanah Air," tegas Presiden.
Meski demikian, Kepala Negara menggarisbawahi bahwa negara melindungi hak setiap warganya untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat. Namun, kebebasan yang ada tersebut tentunya harus diiringi dengan tanggung jawab dan tidak melanggar aturan yang ada.
"Saya perlu tegaskan di sini bahwa kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul itu dijamin oleh konstitusi kita. Tapi saya juga perlu tegaskan bahwa kebebasan itu harus sesuai dengan koridor hukum, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta harus berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika," kata Presiden.
Mengakhiri pernyataannya, Kepala Negara menerangkan bahwa dirinya telah menginstruksikan Kapolri dan Panglima TNI agar menindak tegas setiap ujaran dan tindakan yang dapat mengganggu persaudaraan dan kesatuan bangsa.
"Saya sudah perintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan, NKRI dan Bhinneka Tungal Ika, dan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," tutupnya.
Sementara itu, Ketua MUI Ma'ruf Amin menegaskan komitmen para tokoh lintas agama yang hadir dalam pertemuan tersebut. Senada dengan yang disampaikan Presiden, para tokoh memiliki komitmen untuk terus menjaga dan memperkokoh persatuan bangsa.
"Kami bersepakatan dan mendukung upaya-upaya pemerintah, Bapak Presiden, dan seluruh jajarannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kami juga mendukung upaya pemerintah untuk menghentikan segala upaya yang dapat menimbulkan terjadinya konflik di masyarakat," ucapnya.
Ketua MUI juga mengimbau kepada masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi untuk menjaga kesantunan dan memastikan segala tindakan tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku.
"Kami mengimbau kepada masyarakat agar dalam menyampaikan aspirasinya, walaupun Indonesia itu negara yang demokratis, hendaknya disampaikan dalam koridor hukum, kesantunan, dan dengan cara yang akhlakul karimah," ujarnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Syaiful Bakhri, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Henriette T. Hutabarat-Lebang, Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia Hartati Murdaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghuchu Indonesia Uung Sendana L. Linggaraja, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.
Komentar
Posting Komentar