Netralitas Presiden Jokowi dan 'Serangan' Menjelang Pilpres 2019

Berbagai bentuk hujatan, hoax dan fitnah kepada pemerintah datang silih berganti. Sejumlah isu yang sudah tidak terbukti dan tertimbun reruntuhan isu pun diangkat kembali dan 'digoreng untuk jualan'. Kita tentunya masih ingat isu SARA dan bahaya komunis PKI begitu brutal dalam pertarungan Pilpres 2014, tetapi anehnya isu tersebut pun diangkat kembali setelah Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia.

Serangan paling utama pada Jokowi saat Pilpres 2014 bukanlah pada program kerjanya saat menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Karena akan sangat sulit dikalahkan, bisa dilihat sendiri hampir semua program yang ditawarkan ketika menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta saat itu mendapat respon positif dari publik. Oleh sebab itu serangan saat itu diarahkan ke isu seputar PKI dan SARA.

Kita pasti masih ingat dengan Obor Rakyat yang merupakan propaganda hitam yang terorganisir dan didistribusikan ke masjid dan sejumlah pesantren. Selama musim Pilpres 2014, upaya adu domba dengan mengatasnamakan agama antara Jokowi dengan umat Islam juga sangat marak.

Lalu apakah hal serupa akan terulang kembali di Pilpres 2019?

Masyarakat saat ini sepertinya sedang 'digiring' dan terus disuguhkan dengan terus bermunculan berita hoax dan pemutarbalikan fakta seputar pemerintahan Presiden Jokowi terutama melalui media sosial. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah kebijakannya yang seringkali di plintir-plintir seolah tidak pro rakyat. Berbagai bentuk macam 'serangan' seperti ini di prediksi akan terus bermunculan seiring semakin dekatnya Pilpres 2019 agar popularitas Presiden Jokowi turun di mata masyarakat. 

Salah satu yang sangat terasa adalah saat munculnya kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Berbagai isu pun terus dihembuskan, seolah Presiden Jokowi tidak netral. Padahal saat awal penetapan Ahok sebagai tersangka, Presiden Jokowi sudah meminta semua pihak agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Presiden Jokowi pun saat itu menegaskan agar jangan ada yang menekan dan mengintervensi proses hukum tersebut. Namun kasus dugaan penistaan agama tersebut bergeser mengarah ke Presiden Jokowi, bahkan ada yang meminta agar Presiden Jokowi turun dari jabatnnya. Berbagai tekanan pun terus bermunculan, tetapi Presiden Jokowi tetap kokoh dan terus bekerja. Presiden adalah eksekutif, bekerja adalah tugasnya. Mencampuri urusan yudikatif adalah 'barang haram'. Intervensi hukum jelas adalah sebuah 'jebakan batman' buat presiden.

Hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama divonis 2 tahun penjara. Dengan demikian, isu yang selam ini terus diangkat serta dihembuskan bahwa Presiden Jokowi tidak netral dan membela Ahok, ternyata tidak terbukti. Justru munculnya sejumlah isu tersebut sepertinya cenderung diangkat untuk 'melengserkan' Presiden Jokowi.


(Admin FB Info Seputar Presiden)